INILAH.COM, Jakarta – Bencana alam di Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat, dan Gunung Merapi berpotensi menjadi ajang pencitraan politik.
Pengamat hukum tata negara Refly Harun berpandangan, momen bencana alam yang mencuri perhatian dunia itu sebaiknya tidak dijadikan ajang politisi, untuk pencitraan politik.
“Jangan memanfatkan bencana untuk kepentingan pribadi (kampanye maupun pencitraan politik), para pejabat publik jangan hanya datang bersafari lalu tengak-tengok,” kata Refly kepada INILAH.COM, Kamis (28/10/2010).
Korban bencana alam dahsyat itu, lanjut Refly, lebih membutuhkan kebijakan tegas pemerintah dan kesigapan pemerintah daerah maupun pusat dalam menanggulangi bencana alam.
Bagaimana bantuan kemanusiaan dapat tersalurkan dengan tepat dan merata kepada korban bencana, akan lebih tepat dilakuakn pemerintah dan pejabat publik terkait, daripada meninjau langsung lokasi bencana tanpa membawa kebijakan. [TJ]
Leave a Reply