DPRD Mentawai akan Perjuangkan Anggaran Kebencanaan

Tribunnews.com

DPRD Mentawai akan Perjuangkan Anggaran Kebencanaan
bbc
Kondisi Mentawai pasca tsunami 25 Oktober 2010
“Dalam perubahan APBD 2010 hanya ada anggaran biaya tak terduga sebesar Rp1,7 miliar, tak ada dana khusus kebencanaan. Oleh karena itu, jika Pemkab tak ada menganggarkan maka kita di DPRD yang akan memperjuangkannya,”
Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Hendri Dori

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Harismanto

TRIBUNNEWS.COM, PADANG – Pascagempa dan tsunami pada 25 Oktober 2010, DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai akan memprioritaskan anggaran kebencanaan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2011.

“Dalam perubahan APBD 2010 hanya ada anggaran biaya tak terduga sebesar Rp1,7 miliar, tak ada dana khusus kebencanaan. Oleh karena itu, jika Pemkab tak ada menganggarkan maka kita di DPRD yang akan memperjuangkannya,” kata Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Hendri Dori, yang ditemui di kantor Gubernur Sumbar, Jumat (19/11/2010).

Saat ini, katanya, di Kabupaten Kepulauan Mentawai baru ada jalur evakuasi yang dibangun pada tahun 2005. Jalur inilah yang dimanfaatkan masyarakat saat mengungsi akibat gempa 2007, 2009 dan tsunami 2010.

“Shelter memang belum ada, nanti akan kita prioritaskan pembangunannya dalam APBD 2011,” ucap Hendri.

Sebelumnya, Sekretaris Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumbar, Husni Kamil Manik, mengatakan, pemerintah dan lembaga terkait diminta untuk juga memperhatikan Kabupaten Kepulauan Mentawai terkait gempa dan tsunami karena selama ini fokus pemerintah dan lembaga terkait hanya Kota Padang. Padahal, pusat gempa dan tsunami yang telah terjadi maupun akan terjadi adalah Mentawai.

“Ini kan aneh. Pusatnya di Mentawai, kok selama ini Kabupaten Kepulauan Mentawai seperti terabaikan. Akibatnya, hingga saat ini di Mentawai tak ada peta zonasi daerah rawan, jalur-jalur evakuasi maupun sosialisasi kepada warga Mentawai untuk mitigasi gempa dan tsunami,” kata Husni, Kamis (4/11/2010).

Oleh karena itu, ia meminta fokus pemerintah dalam penanganan korban gempa dan tsunami di Mentawai harusnya bukan soal relokasi, tapi bagaimana menyiapkan zonasi, jalur-jalur evakuasi ke perbukitan dan posko pelayanan kesehatan.

“Ini harus dipercepat pemerintah karena jauh lebih riil ketimbang relokasi karena relokasi itu harus memperhatikan sosial budaya masyarakat, mata pencaharian masyarakat, pendidikan serta kepercayaannya,” ucap Husni.

Kalau dilihat peta Sumbar, katanya, yang paling terancam akibat gempa dan tsunami yang diperkirakan 8,9 SR itu adalah Muko-muko (Bengkulu) dan Pesisir Selatan, jika pusatnya di Pulau Pagai. Namun jika pusatnya dekat Pulau Siberut maka yang paling berpotensi adalah Padang Pariaman, Pariaman dan Padang.

Editor: johnson_simanjuntak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: