Mentawai beaten but not broken

Rangga D. Fadillah and Syofiardi Bachyul, The Jakarta Post, Mentawai/Padang | Fri, 11/05/2010 9:16 AM | The Archipelago

The recent Mentawai tsunami may have flattened hundreds of houses and claimed the lives of 437 people, but surfers’ love for the islands has only grown stronger.

Jati Kumoro, a monitoring and evaluation officer Surfaid non-governmental organization, said the quake-triggered tsunami that hit the Mentawai chain of islands on Oct. 25 would not reduce its popularity among surfers.

These islands offer something rarely found at surfing sites around the world — constant high waves and natural beauty, he said.

“Some foreigners were out surfing even in the middle of a storm the other day,” Jati told The Jakarta Post on Tuesday.

While most people are afraid of high waves, surfers love them more than any other creature God created, he said, laughing.

Danger and challenge were elements surfers looked for to satisfy their thirst for adventure, Jati said.

Brent Mullen, a surfer from Strike Shot Sumatra surf club, said the Mentawai islands had all 18 types of waves needed in surfing, and such qualities were only be equalled by Hawaii.

“Surfing heaven is here in Mentawai, not in other places,” he said.

Mullen said he and three colleagues were on a surfing trip, but when the tsunami struck they did not turn around and head home.

They helped the Indonesian Red Cross (PMI) to distribute aid to tsunami-hit villages in South Pagai, one of the largest of the four islands in the Mentawai chain.

Mullen said that they had seen aid workers struggling to reach several tsunami-hit areas, and decided  to help.

Mentawai’s coastal areas are very dangerous for those who do not understand them well, he said.

“We brought first aid to Maonai hamlet [in South Pagai district] when nobody else could reach that spot because of poor weather and rough seas,” the US citizen said, adding that he had taken the relief aid to the hamlet using his surf board since no boat could reach the shore.

One of Mullen’s colleagues, Matt George, also from the US, said they had seen people in several tsunami-hit villages suffering because they had no food and couldn’t go out to fish.

“The only way to help them was to take aid directly to their hamlets using our surfboards.

“Boats couldn’t pass the coral reef near the shore,” George told the Post.

Since the recent Mentawai tsunami — the largest since the 2004 Indian Ocean tsunami that devastated Aceh, authorities have declared a two-week emergency status in the region.

A meeting is planned for Sunday to decide whether to extend the emergency period.

Meanwhile, the official one-week search and rescue operation has ended, and officials and volunteers are now focusing on distributing relief aid, assisting refugees and reconstructing damaged roads and bridges.

Jati said many surfers had volunteered to help distribute relief aid, in an effort to thank the Mentawai Islands for its great waves.

Surfaid, he said, was set up in the same spirit — to thank nature for what it had given surfers.

After noting the unhealthy and poor residents living in Mentawai’s coastal areas, David Jenkins, a surfer and doctor from New Zealand, set up the organization in 1999.

“Jenkins decided to create an NGO, which main goals are to improve people’s living standards and health,” Jati said.

In its early years, Surfaid provided only free medication and other aid to people in several villages, but in 2007 the organization — based in Tuapejat in South Sipora district — launched various programs for Mentawai, including community-based health services, clean water facilities and training for emergency situations such as earthquakes and tsunamis.

Jati said surfers were highly concerned about the places where they surfed and would do everything they could to help protect them.

“No matter what happens, Mentawai will remain a surfing haven forever.”


Rehabilitasi Mentawai Telan Dana Rp 389,4 Miliar

Rabu, 24/11/2010 12:36 WIB
Rehabilitasi Mentawai Telan Dana Rp 389,4 Miliar
Ramdhania El Hida – detikFinance

Jakarta – Pemulihan wilayah bencana Mentawai membutuhkan dana Rp 389,4 miliar. Dana tersebut terutama digunakan untuk relokasi rumah dan pembangunan infrastruktur.

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana, total kerusakan wilayah Mentawai pasca tsunami dan gempa beberapa waktu lalu mencapai Rp 314,962 miliar. Sementara dana yang dibutuhkan untuk pemulihan mencapai Rp 389,28 miliar.

“Kebutuhan pemulihan Rp 389,428 miliar. Itu terutama untuk pembangunan rumah dan infrastruktur. Sudah memperhitungkan untuk relokasi, banyak yang direlokasi karena mengingat kemungkinan bencana dan tsunami di masa datang,” ujar Armida dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI mengenai dana penanggulangan bencana, Senayan, Jakarta, Rabu (24/11/2010).

Armida menyatakan di Mentawai akan dilakukan rehabilitasi dan rekonstrukrisasi baik dari perumahan, sosial, infrastruktur, dan ekonomi.

“Langkah tersebut tergantung per lokasi, apa diperlukan rehabilitasi yang in situ atau relokasi atau kombinasi keduanya. Itu supaya kehidupan lebih baik,” jelasnya.

Pada akhir Desember nanti, lanjut Armida, Mentawai akan mengakhiri masa tanggap darurat. Sedangkan pada hari ini, timnya beserta BNPB, Kementerian Sosial, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten sedang melakukan rapat koordinasi finalisasi rencana rehabilitasi-rekonstruksi Mentawai.

Berdasarkan data Kementerian PPN/ Bappenas, pada Kecamatan Pagai Utara rumah yang akan direlokasi sebanyak 217 rumah, Pagai Selatan 785 rumah, Siporta Selatan 613 rumah, dan Sikakap 16 rumah. Rehabilitasi dan rekontruksi akan dimulai pada 2011 dan dananya akan diambil dari APBN serta APBD.
(nia/ang)


Rekonstruksi Wasior dan Mentawai Tahun Depan

Rekonstruksi Wasior dan Mentawai Tahun Depan
Rekonstruksi ini tidak hanya mengganti yang rusak, tetapi membangun kehidupan yang aman.
Jum’at, 19 November 2010, 18:57 WIB

Hadi Suprapto, Ajeng Mustika Triyanti

Kerusakan akibat tsunami (FOTO ANTARA/Kris Hadiyanto-Setwapres)

VIVAnews – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana menyatakan master plan rekonstruksi daerah bencana Wasior dan Mentawai sudah selesai. Master plan ini selanjutnya akan dilaporkan kepada Wakil Presiden.

“Sudah siap, pekan depan akan dilaporkan ke Wapres,” kata Armida di Jakarta, Jumat 19 November 2010.

Armida mengatakan, rekonstruksi ini tidak hanya mengganti atau membangun kembali rumah yang rusak, tetapi juga membangun kehidupan yang lebih aman dan lebih baik. Sehingga pembangunan ini nantinya lebih menyeluruh.

Rencananya, untuk bencana Wasior, rekonstruksi akan dilakukan Bappenas bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian dan lembaga terkait, serta pemda. Sedangkan bencana tsunami di Mentawai, Bappenas melibatkan BNPB, Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kementerian terkait, serta pemda setempat.

Bappenas berharap, rekonstruksi Wasior dan Mentawai bisa dilakukan pada 2011-2012. Mengenai bencana Merapi, Armida mengatakan belum dibicarakan. Sebab, sampai saat ini bencana belum berakhir.

Soal anggaran rekonstruksi ini, besaran dana yang disiapkan hingga kini belum difinalisasi. Sebab, Bappenas masih perlu membahas dengan Menteri Keuangan, Wapres, dan Presiden. “Namun kami upayakan dari APBN,” katanya. (umi)

• VIVAnews


Hasil Penelitian LIPI: Tinggi Tsunami di Mentawai Capai 14 Meter

Jumat, 19/11/2010 23:40 WIB
Hasil Penelitian LIPI: Tinggi Tsunami di Mentawai Capai 14 Meter
Lia Harahap – detikNews

 


Jakarta – Gempa dan tsunami yang terjadi di Kepulauan Mentawai cukup mengagetkan semua pihak. Pasalnya setelah gempa 7,2 SR itu mengguncang, BMKG justru mencabut peringatan kemungkinan terjadinya gelombang tsunami.

Instruksi BMKG ini berujung pada ketidaksiapan warga yang tinggal di bibir pantai saat mendengar gemuruh air mendekat ke pemukiman mereka. Warga yang panik tidak sempat menyelamatkan diri, dan akhirnya ikut tersapu ombak.

Setelah dilakukan penelitian, jenis gempa yang terjadi di Kepulauan itu tergolong Slower Quirk. Gempa jenis ini memang memiliki kekuatan yang besar, namun justru dirasakan sangat pelan.

“Tapi dengan rasa yang pelan itu justru waktunya lebih lama. Dan jika itu sampai hitungan satu menit, itu jauh lebih membahayakan,” ujar Ketua Peneliti Gempa dari LIPI, Danny Hilman.

Hal itu dia katakan saat menggelar jumpa pers di Kantor Setneg, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (19/11/2010).

Dari hasil penelitian yang dilakukannya 10 hari di Mentawai, bersama dua orang penelitin asal AS, Jose Borero dari Manager Coastal Science Group dan Hermann M Fritz dari Georgia Institute of Technology Savannah, jenis gempa ini memang tergolong langka. Sebab seperti tsunami di Aceh terdahulu, kuatnya gempa yang dirasakan mampu mendeteksi tsunami.

Penelitian ini lanjut Danny, sengaja dilakukan untuk memecahkan teka-teki mengapa dengan gempa yang dirasakan pelan ini, justru menimbulkan korban hingga ratusan jiwa. Dalam penelitian tersebut, tim yang dibantu oleh Staf Khusus Presiden Bidang Bencana, LIPI dan Eart Observatory of Singapore ini, ingin mencari tahu sumber gempa, tinggi tsunami dan tergolong jenis gempa.

Lebih lanjut Danny mengatakan, dari penelitian yang mereka lakukan dengan bertanya langsung pada penduduk yang menjadi korban, memang benar gempa pelan tersebut dirasakan cukup lama. Akibatnya, sebagian warga berfikir keadaan masih cukup aman untuk tetap tinggal di rumah.

“Tapi ternyata dengan gempa yang pelan namun waktu getaran cukup lama, ternyata mampu menghasilkan gelombang gempa sepanjang 8 meter, dengan ketinggian gelombang air laut mencapai 14 meter,” lanjutnya.

Gelombang saat itu juga cenderung mengarah ke Selatan. Maka dari itu tidak heran jika beberapa perkampungan yang di bagian selatan tersapu oleh hempasan gelombang tsunami.

“Tapi justru untuk ke arah utara gelombang makin kecil hanya 5-6 meter,” imbuh Danny.

Salah satu peneliti dari AS Hermann M Fritz, juga mengatakan, dari hasil pengamatannya, model gempa di Mentawai hampir sama dengan yang ada di Pangandaran beberapa tahun silam. “Ini hampir sama dengan yang di Pangandaran terdahulu, di mana terasa pelan, itu magnitudenya cukup besar,” jelas Herman.

Lebih lanjut Danny mengatakan, hasil dari penelitian ini paling tidak bisa menjadi pembelajaran buat semua penduduk Indonesia yang tinggal di daerah pesisir. Karena, deteksi tsunami tidak harus selalu menunggu instruksi BMKG.

“Bahwa ternyata gempa pelan, tapi kalau lebih dari satu menit dalam ilmu seismologi artinya sama dengan magnitudenya lebih dari 8 SR. Sedangkan gempa mencapai setangah menit aja itu sudah bisa lebih dari 7 SR. Jadi saya minta masyarakat tetap waspada setiap ada gempa apalagi sifatnya dirasakan,” imbau Danny.
(lia/mok)


Pemerintah Bangun Ribuan Rumah Baru untuk Korban Tsunami di Mentawai

Jumat, 19/11/2010 16:29 WIB
Pemerintah Bangun Ribuan Rumah Baru untuk Korban Tsunami di Mentawai
Gunawan Mashar – detikNews


Jakarta – Penanganan bencana gempa dan tsunami di Mentawai, Sumatera Barat (Sumbar) telah memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah mulai membangun ribuan rumah untuk warga korban bencana.

“Di Mentawai relatif lebih mudah membangun rumah-rumah, ada ribuan unit yang mulai dibangun,” ujar Juru Bicara Wapres Boediono, Yopie Hidayat usai rapat penanggulangan bencana di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jumat (19/11/2010).

Rumah yang dibangun antara lain, 1.000 unit di Kecamatan Pagai Utara, 516 unit di Kecamatan Pagai Selatan, dan 200 unit di Kecamatan Sipora Selatan. Di kecamatan Pagai Utara, ada 3 lokasi yang  menjadi titik relokasi, sedangkan kecamatan Pagai Selatan ada 2 titik.

“Rumah ini akan dibangun segera dan ditargetkan sebagian bisa selesai sebelum Natal,” kata Yopie.

Yopie mengatakan, konsep rehabilitasi dan rekonstruksi di Mentawai akan selesai dibuat pemerintah pada 8 Desember 2010. Namun pemerintah akan mulai bekerja sebelum tanggal 8 Desember.

Sementara itu, pemerintah juga akan melakukan relokasi di Wasior, Papua Barat  pasca banjir bandang. Ada 2 daerah yang akan menjadi tempat relokasi yakni Naikere dan Kasiei. Diharapkan, relokasi tuntas pada 1 Desember 2010.

Penangananan lanjutan daerah-daerah yang tertimpa bencana akan kembali dibahas oleh pemerintah pada rapat penanggulangan bencana berikutnya. Sejauh ini, rapat penanggulangan bencana pasca masa tanggap darurat telah 2 kali digelar di Kantor Wapres, yang dipimpin langsung Wapres  Boediono.

(gun/aan)


Penduduk Wasior dan Mentawai Tak Masalah Direlokasi foto

Kamis, 18/11/2010 12:05 WIB
Penduduk Wasior dan Mentawai Tak Masalah Direlokasi  foto
Ramadhian Fadillah – detikNews

 


Kerusakan di Mentawai akibat tsunami

 

Jakarta – Status tanggap darurat untuk daerah bencana Wasior dan Kepulauan Mentawai sudah dicabut. Saat ini kedua daerah tersebut sudah memasuki tahap relokasi penduduk ke tempat yang lebih aman.

Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menjelaskan, tahap relokasi penduduk di kedua daerah tersebut berjalan dengan lancar. Dia menambahkan, penduduk di kedua daerah tersebut tidak ada yang keberatan saat dipindahkan.

“Di Mentawai relokasi tidak masalah, begitu juga di Wasior. Tapi tetap perlu ada penjelasan dari tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama, kalau relokasi ini demi keselamatan meraka,” ujar Agung di Kantor Kemenko Kesra, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (18/11/2010).

Agung merasa bersyukur karena proses relokasi ini tidak ada hambatan yang terlalu berarti. Hanya saja, dikatakan politisi Golkar ini, penduduk sedikit mengajukan permintannya kepada pemerintah sebelum mereka direlokasi.

“Mereka bersedia (direlokasi), hanya saja mereka minta nama kampung mereka tidak berubah,” kata Agung.

Agung tidak keberatan dengan permintaan itu. Agung pun mengerti permintaan itu karena warga ingin ciri khas daerah yang didiami dulu tetap hidup.

“Jadi misalnya ada kampung namanya Tanah Abang lalu dipindahkan ke gunung, nah mereka ingin namanya kampung itu tetap Tanah Abang. Jadi rasanya kan tidak pindah,” kata Agung sambil melepaskan tawanya.

Relokasi untuk Mentawai sendiri lanjut Agung sudah dipindahkan ke daerah yang lebih tinggi tepatnya di kawasan pegunungan. “Sedangkan untuk Wasior, relokasinya tidak terlalu jauh dari kota Wasior yang sekarang. Ya pada intinya keduanya direlokasi ke tempat yang lebih aman,” jelas pria berkacamata ini.

Sebelumnya banjir bandang menerpa Wasior, Papua Barat pada Minggu (4/10). Bencana ini menyebabkan 145 tewas, 179 luka berat, 64 luka ringan, dan 103 orang hilang. Sedangkan di Mentawai , gempa 7,2 SR yang disusul dengan gelombang tsunami yang menyebabkan beberapa desa luluh lantak.
(lia/nvt)


Ketua MPR Minta Ketua BNPB Hati-hati Kelola Dana Bencana

Kamis, 18/11/2010 11:50 WIB
Ketua MPR Minta Ketua BNPB Hati-hati Kelola Dana Bencana
Elvan Dany Sutrisno – detikNews


(Foto: dok detikcom)

Jakarta – Ketua MPR Taufiq Kiemas mengingatkan agar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif berhati-hati menyalurkan dana rehabilitasi bencana Tanah Air. Sebab, menurut Taufiq, korupsi uang bencana berkompensasi hukuman mati.

“Saya kasihan sama Pak Syamsul, dia pegang uang banyak ada Rp 200 miliar tapi sulit digelontorkan, karena kalau sampai salah dan diduga korupsi bisa dihukum mati loh,” ujar Taufiq kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/11/2010).

Oleh karena itu Taufiq berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendampingi realisasi dan pengucuran dana ke masyarakat. Hal ini penting untuk meminimalisir potensi korupsi.

“BPK dan BPKP harus turun tangan supaya dana cepat digelontorkan dan tidak jadi masalah. Karena kalau sampai korupsi duit ini dia hukuman mati,” harap Taufiq.

Selain itu, Taufiq berharap DPR segera mengatur Undang-Undang untuk pengucuran uang bencana. Sehingga setiap kali pengucuran uang rehabilitasi paska bencana tidak menimbulkan tafsir miring bahkan potensi korupsi.

“Makanya kita buat Undang-undangnya dulu lah,” papar Taufiq.

Saat ini BNPB tengah mengawasi situasi merapi sebelum melakukan rehabilitasi total lereng Merapi. Rehabilitasi sulit dilakukan karena kondisi merapi masih sangat fluktuatif. Bahkan tim SAR gabungan masih kerap menemukan korban meninggal akibat letusan Merapi.

Sementara itu kondisi pengungsi mulai memprihatinkan. Hal ini disebabkan pengungsi terlalu berada di pengungsian. BNPB mulai mengupayakan langkah awal rehabilitasi dan kemungkinan relokasi pengungsi Merapi ke tempat yang lebih aman.

(van/nwk)


Masa Tanggap Darurat di Mentawai Berakhir

Selasa, 23/11/2010 07:32 WIB
Masa Tanggap Darurat di Mentawai Berakhir
Fajar Pratama – detikNews


Jakarta – Situasi di Mentawai dinilai sudah cenderung kondusif. Oleh karena itu, status tanggap darurat di Mentawai diakhiri mulai hari ini. Untuk seterusnya, penanganan rehabilitasi akan diserahkan kepada Pemkab Mentawai dengan pengawasan dari Pemprov Sumatera Barat.

Hal tersebut merupakan keputusan dari rapat yang digelar di Rumah Dinas Gubernur Sumbar pada Senin (22/11/2010) malam. Rapat tersebut dhadiri oleh Gubernur Irwan Prayitno Muslim Kasim, jajaran Muspida, BPBP Sumbar dan Bupati Mentawai Edison Saleuleubaja.

“Ya betul itu (tanggap darurat diakhiri) merupakan keputusan rapat semalam. Itu diberlakukan mulai hari ini,” ujar Kepala BPBP Sumbar Harmensyah kepada detikcom, Selasa (23/11/2010) pagi.

Untuk seterusnya, Harmensyah melanjutkan, program rehabilitasi akan ditangani langsung oleh Pemkab Mentawai. Namun menurut Harmensyah Pemprov dan BPBD tidak akan lepas tangan begitu saja.

“Monitoring akan tetap dilakukan. Jika Pemkab dirasa kesulitan untuk penanganan aspek tertentu, maka kita akan bantu,” papar Harmensyah.

Dengan berakahirnya tanggap darurat ini, selain wewenang penanganan diserahkan sepenuhnya ke Pemkab Mentawai, bantuan yang selama ini berada di Pemprov juga otomatis akan diserahkan kepada pemerintah di Kabupaten. Program pembangunan rumah hunian sementara sendiri saat ini sedang akan berjalan.

“Proses pembangunan rumah hunian sementara sedang dilakukan,” papar Harmensyah.

Keputusan berakhirnya tanggap darurat di Mentawai ini tidak mengejutkan, mengingat Wapres Boedinono sebelumnya telah mengatakan bahwa proses tanggap darurat di Mentawai telah memasuki tahap akhir tanggap darurat, setelah ia mendapat laporan dari pihak-pihak terkait.

Menurut Wapres, saat tanggap darurat hampir dicabut, pemerintah sedang menyiapkan blueprint untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Mentawai. Blue print itu akan memberikan tingkat keselamatan yang lebih baik bagi masyarakat Mentawai.

(fjr/mad)