Warga 2 dusun di Mentawai relakan 14 orang hilang dinyatakan tewas

PADANG – Meski upaya pencarian korban gempa dan tsunami Kabupaten Kepulauan Mentawai terus berlanjut hingga hari ini, namun warga Dusun Purourogat dan Teruk Paraboat, Desa Malakopak, Kecamatan Pagai Selatan telah menyetujui anggota keluarganya yang masih hilang, dinyatakan meninggal dunia.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat (Sumbar), di Dusun Purourogat, ada 4 orang yang masih hilang, 71 orang tewas dan 235 orang masih mengungsi. Sedangkan di Dusun Teruk Paraboat, terdapat 10 orang hilang, 31 orang tewas dan 257 orang masih mengungsi.

“Mereka sudah ikhlas anggota keluarganya yang masih hilang diyatakan meninggal,” ungkap Edison Saleleubaja, Bupati Kepulauan Mentawai, lewat teleconference rapat evaluasi tanggap darurat Tsunami Mentawai di Gubernuran Sumbar kepada Tribunnews, Rabu (10/11/2010) malam.

Dengan adanya pernyataan dari dua dusun itu, katanya, maka akan dilakukan validasi data korban. Saat ini, kata Edison, jumlah korban yang masih dinyatakan hilang sebanyak 56 orang, 448 orang tewas dan sebanyak 7.355 orang masih mengungsi. Sedangkan korban luka-luka yang menjalani perawatan di rumah sakit darurat dan puskesmas Sikakap serta RSUP M Jamil Padang, tinggal 38 orang.

“Berarti kalau dimasukkan pernyataan warga dua dusun, maka jumlah korban tewas bertambah 14 orang menjadi 462 orang dan korban hilang berkurang menjadi 42 orang,” ungkap Edison.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Sumbar Muslim Kasim mengatakan, pernyataan warga dua dusun itu dapat membantu proses verifikasi data. Sehingga data korban tsunami Mentawai bisa segera divalidasi.

“Harus ada persetujuan keluarga korban, baru jalankan proses validasi ini,” kata Muslim.

 

Sebanyak 62 Siswa SD Tewas Terseret Tsunami Mentawai

Tribunnews.com – Minggu, 14 November 2010

Setwapres/Krishadiyanto

Permukiman warga di Dusun Muntei Baru, Pagai Selatan, Mentawai, Sumatera Barat, rata dengan tanah pasca-gempa berkekuatan 7,2 SR dan tsunami, Senin (25/10/2010).

PADANG, TRIBUNNEWS.COM — Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumbar, mencatat sebanyak 62 murid sekolah dasar (SD) di Kecamatan Pagai Utara dan Pagai Selatan meninggal akibat gempa dan tsunami.

Kepala Dinas Pendididikan Mentawai Syaiful Jannah mengatakan, 26 korban di antaranya merupakan pelajar SD Negeri 33 Betumonga di Dusun Muntei Baru-Baru, Desa Betumonga, Kecamatan Pagai Utara.

“Tsunami juga menewaskan 24 murid SD Negeri 04 Betumonga, Dusun Sabeuguggung, Pagai Utara dan 12 murid SD Negeri 22 Malakkopa, Dusun Belekraksok, Pagai Selatan,” ujarnya di Mentawai ketika dihubungi Antara dari Padang, Sabtu (13/11).

Dinas Pendidikan Mentawai juga mencatat sebanyak 33 gedung sekolah baik SD maupun SMP rusak akibat hantaman tsunami.

“Sekolah-sekolah seluruhnya berada di Desa Malakkopa, Maonai, Desa Bulasat, Kecamatan Pagai Selatan serta di dusun Sabeuguggung, Dusun Muntei Baru-Baru, dan Desa Betumonga, Kecamatan Pagai Utara, jumlahnya ada 33 unit,” paparnya.

Sementara itu, hingga Sabtu (13/11) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mentawai mencatat jumlah korban meninggal akibat gempa dan tsunami sudah mencapai 461 orang.

Berdasarkan data BPBD Mentawai, 10 korban yang sulit diidentifikasi ditemukan warga Dusun Eruk Pasaboat dan tiga orang lagi ditemukan warga Dusun Purourogat, Desa Malakopak, Kacamatan Pagai Selatan, Jumat (12/11).

Hingga kini, BPBD mencatat korban yang masih belum ditemukan sebanyak 43 orang. Sementara, korban luka berat yang masih dirawat di rumah sakit darurat dan Puskesmas Sikakap tinggal 14 orang dan 7.830 orang masih bertahan di pengungsian. (surya)

 

Editor: Tjatur

Surya

Bencana Wasior dan Mentawai Tidak Pengaruhi Inflasi

MINGGU, 14 NOVEMBER 2010

Alat berat mencari korban banjir bandang di sebuah bangunan DPRD yang hancur di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. TEMPO/Tony Hartawan

 

TEMPO Interaktif, Jakarta -Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan bencana yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu juga dapat menjadi penyebab naiknya inflasi. “Bencana itu bisa berpengaruh, bisa juga tidak berpengaruh terhadap inflasi,” kata dia.

Menurutnya, jika bencana terjadi di wilayah-wilayah sentra produksi, maka akan menyebabkan produksi barang terganggu.  Terganggunya produksi akan menyebabkan harga barang otomatis menjadi naik dan mempengaruhi tingkat inflasi.

“Kalau Mentawai dan Wasior, keduanya bukan tempat produksi. Jadi menurut saya hampir tidak ada pengaruhnya terhadap inflasi saat ini,” ucap Djamal.

Menurut Direktur Statistik Harga BPS Sasmito Wibowo, kesiapan infrastruktur di wilayah bencana juga cenderung membuat inflasi tidak banyak terpengaruh. “Contohnya, setelah tsunami di Aceh, harga di seluruh pulau Sumatera selama setahun tidak stabil,” kata Sasmito.

Ketika terjadi bencana di pantai selatan Jawa, hanya wilayah sekitar Solo dan Purwokerto yang terkena dampak. Sasmito memperkirakan, infrastruktur yang bagus di wilayah Jawa menjadi penyebab dampak bencana dapat segera terkendali dan tidak banyak mempengaruhi inflasi.

EVANA DEWI

 

Kerugian Tsunami Mentawai Ditaksir Capai Rp46 Miliar

Minggu, 14 November 2010

JAKARTA–MICOM: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkirakan, jumlah kerugian materiil akibat tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat, bisa mencapai sekitar Rp46 miliar.

“KKP menaksir kerugian materiil akibat bencana tsunami Mentawai mencapai Rp 46,36 miliar. Menurut pakar tsunami Subandono Diposaptono, besarnya jumlah korban dan kerugian di Mentawai disebabkan banyaknya kawasan perkampungan terletak di pantai yang landai pada teluk atau tanjung,” kata Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi KKP, Soenan H Poernomo, di Jakarta, Sabtu.

Besarnya kerugian juga disebabkan konsentrasi energi tsunami yang besar sehingga tidak mampu diredam oleh tanaman pelindung yang memenuhi syarat.

KKP sendiri juga telah kembali mengirim bantuan untuk Kepulauan Mentawai pada Sabtu (13/11) melalui Kapal Hiu Macan. Bantuan itu antara lain terdiri atas 16 ton beras, sardencis, sabun, pasta gigi, pembalut, mi instan, teh, kopi, gula, dan pakaian bekas.

Beragam barang tersebut dibawa untuk Desa Malakolak serta Dusun Lakau dan Desa Bulasat yang terletak di Kecamatan Pagai Selatan. Sebelumnya, saat meninjau langsung Mentawai beberapa waktu lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad juga telah menyerahkan bantuan awal senilai Rp185 juta.

Bantuan yang terdiri atas uang tunai, ikan olahan kalengan, serta biskuit tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian karyawan KKP terhadap masyarakat yang terkena bencana. Selain itu, KKP akan membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan. Sebagian anggaran yang direlokasi KKP akan digunakan untuk rehabilitasi Pelabuhan Perikanan Pantai Sikakap, rumah nelayan tahan bencana, penyediaan kapal nelayan, serta karamba jaring apung.(Ant/pj/OL-04)

 

Meneg LH Tinjau Kondisi Lingkungan Mentawai

Minggu, 14 November 2010

Padang (ANTARA News) – Menteri Lingkungan Hidup (LH), Gusti Muhamad Hatta, beserta rombongan melakukan peninjauan ke Sikakap, Mentawai, Sumatera Barat, Sabtu, guna mengetahui kualitas lingkungan di daerah tersebut pascabencana tsunami.

“Kunjungan ke Sikakap guna melihat kualitas lingkungan hidup akibat gempa dan tsunami yang selanjutnya menjadi bahan masukan dalam pelaksanaaan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tanggap darurat,” kata Gusti Muhamad Hatta di ruang VIP Bandara Internasional Minangkabau Padang, usai melakukan peninjauan.

Dikatakannya, untuk melakukan pemulihan kualitas lingkungan di daerah yang terkena tsunami telah diturunkan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Rawan Bencana Lingkungan untuk mengidentifikasi kerusakan seperti keanekaragaman hayati, pengelolaan kualitas air, dan kerusakan ekosistem pesisir laut.

“Data-data yang dikumpulkan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan penanggulangan bencana berupa pencegahan, kesiapsiagaan serta tahap rehabilitasi dan rekonstruksi,” lanjut Menteri Lingkungan Hidup.

Ia menambahkan, salah satu aspek yang perlu dikembangkan ke depan bagi masyarakat Mentawai adalah meningkatkan kearifan lingkungan agar bisa membaca fenomena alam sehingga bisa melakukan antisipasi dan penyelamatan diri ketika bencana datang.

Gusti juga menyinggung hak pengelolaan hutan (HPH) yang ada di Mentawai serta meminta di tinjau apakah pemegang HPH sudah melaksanakan kewajibannya dalam pengelolaan hutan.

“Jika ternyata pemegang HPH tidak menjalankan aturan yang telah ditetapkan maka bisa direkomendasikan pada Menteri Kehutanan untuk diberi sangsi atau dicabut izinnya,” kata dia.

Rombongan berangkat dengan menggunakan helikopter dari Bandara Internasional Minangkabau, Padang melakukan peninjauan udara pada kawasan yang terkena tsunami.

Menteri Negara Lingkungan Hidup beserta rombongan juga berkunjung ke posko bencana di Sikakap guna menyerahkan bantuan kepada korban gempa dan tsunami.
(T.ANT-207/A041/P003)

Helikopter TNI AD Ditarik dari Mentawai

Minggu, 14 November 2010

Mukomuko, Bengkulu (ANTARA News) – Satu Helikopter MI 17 milik TNI Angkatan Darat yang masih bertahan di kepulauan Mentawai, Minggu pagi ditarik oleh Markas TNI AD dari Bandara Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menuju Jakarta.

“Penarikan helikopter terakhir yang selama ini bertugas mengevakuasi korban tsunami Mentawai, menyusul satu helikopter MI 17 milik TNI Angkatan Darat yang sudah ditarik belum lama,” kata Komandan Pasukan yang bertugas di Posko Kabupaten Mukomuko Letkol Inf Tri Haksono, Minggu.

Sebelum helikopter MI 17 milik TNI Angkatan Darat diterbangkan dari Bandara Mukomuko menuju Jakarta, helikopter selama beberapa jam mengisi bahan bakar Avtur di Bandara daerah ini.

“Penarikan helikopter terakhir milik TNI AD yang bertugas di Bandara Mukomuko dan Mentawai itu merupakan perintah dari Markas besar TNI,” ujarnya.

Disamping penarikan helikopter MI 17, sejumlah prajurit TNI AD yang membuka posko tanggap darurat secara bertahap mulai ditarik

“Prajurit TNI Angkatan Darat yang masih bertahan di posko tanggap Darurat daerah ini sebanyak 40 orang,” urainya.

Ia mengatakan belum ada intruksi langsung dari Markas TNI pusat untuk menghentikan aktivitas posko taggap darurat di daerah ini.

“Kemungkinan besar infomasi yang kami terima posko tanggap darurat di daerah ini diperpanjang selama 14 hari mulai dari sekarang, tetapi kepastiannya tetap menunggu intruksi dari pusat,” urainya.

Sementara itu dapur umum yang selama ini dibawah Dinas Kesejahteraan Sosial daerah ini sekarang diambil alih oleh TNI Angkatan Daerah.

“sekarang kita semua yang menfgambil alih dapur umum untuk konsumsi prajurit TNI Angkatan Darat yang masiih bertugas di posko daerah ini,” imbuhnya.
(T.ANT-149/P003)

 

KKP Kembali Kirim Bantuan ke Mentawai

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG–Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali mengirim bantuan untuk korban gempa dan tsunami di Mentawai. Bantuan yang diangkut Kapal Hiu Macan itu berupa 16 ton beras sardencis, sabun, odol, pembalut wanita, mie instan, teh, kopi, gula, dan pakaian bekas.

“Sebanyak 16 ton beras itu dimuat dari kapal barang Daeng Petanra, sedangkan dari posko bantuan sosial dimuat kebutuhan harian dan pakaian bekas tersebut,” kata Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi KKP Soenan H. Poernomo, dalam siaran persnya, Ahad (14/11).

Menurut Soenan, bantuan yang diangkut Sabtu (13/11) itu akan disalurkan untuk Desa Malakopak, serta Dusun Lakau, Desa Bulasat, Kecamatan Pagai Selatan.

Sementara itu, sebelumnya kata Soenan, ketika meninjau Mentawai beberapa waktu lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad telah menyerahkan bantuan awal senilai Rp185 juta.

“Bantuan yang terdiri atas uang tunai, ikan olahan kalengan, serta biskuit tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian karyawan KKP terhadap masyarakat yang terkena bencana,” katanya.

Akan tetapi untuk selanjutnya, KKP juga merelokasi anggaran tahun 2011 sebesar Rp 15 miliar untuk membantu proses pemulihan Mentawai.

Masyarakat Mentawai, kata Soenan, akan mendapat bantuan terkait mata pencaharian alternatif, di antaranya melalui dukungan pengembangan paket usaha perikanan budidaya. KKP juga akan membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan. ”Sebagian anggaran yang direlokasi KKP akan digunakan untuk rehabilitasi Pelabuhan Perikanan Pantai Sikakap, rumah nelayan tahan bencana, penyediaan kapal nelayan, serta karamba jaring apung,” jelasnya.

Sedangkan untuk rekonstruksi, KKP akan membantu dalam penyusunan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penataan kembali ruang/kawasan sesuai hasil-hasil mitigasi bencana pesisir-laut, serta rekonstruksi pemukiman nelayan dan sarana prasarana pendaratan ikan berbasis mitigasi bencana.

KKP menaksir kerugian materil akibat bencana tsunami Mentawai mencapai Rp 46,36 miliar. Sedangkan menurut pakar tsunami Subandono Diposaptono, besarnya jumlah korban dan kerugian di Mentawai disebabkan banyaknya kawasan perkampungan terletak di pantai yang landai pada teluk atau tanjung. “Konsentrasi energi tsunami yang besar di kawasan itu pun tidak diredam oleh tanaman pelindung yang memenuhi syarat,” ujarnya menambahkan.

Red: Endro Yuwanto
Sumber: antara

 

Kajian Lingkungan Wajib di Mentawai

Laporan wartawan KOMPAS Ingki Rinaldi

Sabtu, 13 November 2010 | 20:59 WIB

maps.google.com

Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.

PADANG PARIAMAN, KOMPAS.com –  Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus segera dilakukan di Kepulauan Mentawai.

Menteri Negara Lingkungan Hidup Gusti Muhamad Hatta, Sabtu (13/11) di ruang VIP Bandara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat menyebutkan KLHS sangat penting untuk mengetahui daya dukung lingkungan terhadap tata ruang wilayah.

Hal itu terkait salah satu kegunaan KLHS yang terutama untuk menentukan apakah perusahaan pemegang Hak Penguasaan Hutan (HPH) di Kepulauan Mentawai masih layak beroperasi atau tidak.

Saat ini di Kepulauan Mentawai terdapat dua perusahaan HPH yang masih beroperasi. Masing-masing adalah PT Minas Pagai Lumber dengan areal konsesi sejak 1972 yang diperpanjang pada 1995 seluas 83.330 hektar atau lebih dari setengah luasan Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan yang hanya mencapai 1521,55 kilometer persegi dan PT Salaki Summa Sejahtera yang memiliki konsesi di Pulau Siberut.

Sepanjang 1969-2008 di Pulau Siberut setidaknya ada tujuh perusahaan pemegang hak pengelolaan hutan (HPH) dan enam perusahaan pemegang izin pengusahaan kayu (IPK) beroperasi di pulau tersebut.

Berdasarkan catatan Kompas, Kementerian Kehutanan akhir kali mengeluarkan izin HPH di kawasan cagar biosfer Siberut Utara kepada PT Salaki Summa Sejahtera dengan luas sekitar 49.000 hektar yang sekitar 4.000 hektar di antaranya ialah cagar biosfer.

Deputi Direktur Yayasan Citra Mandiri Mentawai Frans R Siahaan sebelumnya mengatakan konsesi HPH itu akan diberikan untuk masa antara tahun 2008-2052 dan selama periode pengambilan kayu sejak 1969 itu, 200.000 hektar lahan dari luas Pulau Siberut yang mencapai 403.300 hektar habis diambil kayunya.

Frans juga mencatat dari total luas Pulau Siberut itu, 190.500 hektar ditetapkan sebagai Taman Nasional Siberut, 74.450 hektar sebagai hutan konservasi, 42.050 hektar hutan produksi terbatas, dan 95.900 hektar hutan produksi tanpa ada garis batas yang jelas.