DPRD Mentawai akan Perjuangkan Anggaran Kebencanaan

Tribunnews.com

bbc

Kondisi Mentawai pasca tsunami 25 Oktober 2010

“Dalam perubahan APBD 2010 hanya ada anggaran biaya tak terduga sebesar Rp1,7 miliar, tak ada dana khusus kebencanaan. Oleh karena itu, jika Pemkab tak ada menganggarkan maka kita di DPRD yang akan memperjuangkannya,”

Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Hendri Dori

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Harismanto

TRIBUNNEWS.COM, PADANG – Pascagempa dan tsunami pada 25 Oktober 2010, DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai akan memprioritaskan anggaran kebencanaan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2011.

“Dalam perubahan APBD 2010 hanya ada anggaran biaya tak terduga sebesar Rp1,7 miliar, tak ada dana khusus kebencanaan. Oleh karena itu, jika Pemkab tak ada menganggarkan maka kita di DPRD yang akan memperjuangkannya,” kata Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Hendri Dori, yang ditemui di kantor Gubernur Sumbar, Jumat (19/11/2010).

Saat ini, katanya, di Kabupaten Kepulauan Mentawai baru ada jalur evakuasi yang dibangun pada tahun 2005. Jalur inilah yang dimanfaatkan masyarakat saat mengungsi akibat gempa 2007, 2009 dan tsunami 2010.

“Shelter memang belum ada, nanti akan kita prioritaskan pembangunannya dalam APBD 2011,” ucap Hendri.

Sebelumnya, Sekretaris Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumbar, Husni Kamil Manik, mengatakan, pemerintah dan lembaga terkait diminta untuk juga memperhatikan Kabupaten Kepulauan Mentawai terkait gempa dan tsunami karena selama ini fokus pemerintah dan lembaga terkait hanya Kota Padang. Padahal, pusat gempa dan tsunami yang telah terjadi maupun akan terjadi adalah Mentawai.

“Ini kan aneh. Pusatnya di Mentawai, kok selama ini Kabupaten Kepulauan Mentawai seperti terabaikan. Akibatnya, hingga saat ini di Mentawai tak ada peta zonasi daerah rawan, jalur-jalur evakuasi maupun sosialisasi kepada warga Mentawai untuk mitigasi gempa dan tsunami,” kata Husni, Kamis (4/11/2010).

Oleh karena itu, ia meminta fokus pemerintah dalam penanganan korban gempa dan tsunami di Mentawai harusnya bukan soal relokasi, tapi bagaimana menyiapkan zonasi, jalur-jalur evakuasi ke perbukitan dan posko pelayanan kesehatan.

“Ini harus dipercepat pemerintah karena jauh lebih riil ketimbang relokasi karena relokasi itu harus memperhatikan sosial budaya masyarakat, mata pencaharian masyarakat, pendidikan serta kepercayaannya,” ucap Husni.

Kalau dilihat peta Sumbar, katanya, yang paling terancam akibat gempa dan tsunami yang diperkirakan 8,9 SR itu adalah Muko-muko (Bengkulu) dan Pesisir Selatan, jika pusatnya di Pulau Pagai. Namun jika pusatnya dekat Pulau Siberut maka yang paling berpotensi adalah Padang Pariaman, Pariaman dan Padang.

Editor: johnson_simanjuntak

Ini Data 456 Korban Tewas Mentawai

Tribunnews.com

Setwapres/Krishadiyanto

JENAZAH TSUNAMI- Relawan sedang memasukan jenazah warga Dusun Muntei Baru yang menjadi korban tsunami ke dalam kantong jenazah, Rabu (27/10/2010) siang, saat kunjungan Wapres Boediono ke Mentawai.

TERBANYAK DI PAGAI SELATAN

Berikut data korban tewas:
I. Kecamatan Pagai Selatan
1. Desa Malakopa
a. Dusun Purorogat: 53 orang
b. Dusun Eruparaboat: 32 orang
c. Dusun Baleraksok: 30 orang

2. Desa Bulasat
a. Dusun Bulasat: 1 orang
b. Dusun Maonai: 40 orang

II. Kecamatan Sikakap
1. Desa Taikako
a. Dusun Bulakmonga: 4 orang
b. Dusun Ruamonga: 1 orang
c. Dusun Silaoinan: 2 orang
d. Dusun Kautek: 1 orang
e. Dusun Ma. Taikako Timur: 1 orang

III. Kecamatan Pagai Utara
1. Desa Betumonga
a. Dusun Muntei: 137 orang
b. Dusun Baru-baru: 3 orang
c. Dusun Sabeugugung: 121 orang

2. Desa Silabu
a. Dusun Tumalai: 1 orang
b. Dusun Gogoa: 5 orang
c. Dusun Maguiruk: 1 orang

IV. Kecamatan Sipora Selatan
1. Desa Bosua
a. Dusun Gobik: 10 orang

2. Desa Beriulou
a. Dusun Masokut: 8 orang
b. Dusun Mabukkuk Monga: 4 orang
c. Dusun Masokut: 1 orang

Total: 456 orang
Sumber: BPBD Sumbar

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Harismanto

TRIBUNNEWS.COM, PADANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Mentawai diminta segera menyiapkan nomor rekening untuk penyaluran santunan kepada ahli waris korban tewas gempa dan tsunami serta penyaluran dana santunan rehab-rekon untuk bangunan rumah warga yang rusak.

“Kita sudah menerima data final korban gempa dan tsunami Mentawai, yang diserahkan Bupati Mentawai Edison Saleleubaja kepada Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Muslim Kasim pada Kamis (18/11) malam. Total jumlah korban tewas sebanyak 456 orang dan pengungsi yang akan direlokasi sebanyak 1.631 KK,” kata Ade Edward, Manajer Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdal Ops PB) Sumatera Barat (Sumbar), Jumat (19/11/2010).

Selain itu, katanya, saat ini ada 15 orang masih dirawat RSUP M Jamil Padang. Sedangkan jumlah total kerugian materil mencapai Rp 95,5 miliar.

Kepala Intalasi Humas dan Pengaduan RSUP M Jamil, Padang, Gustafianof, mengatakan, sebanyak 15 orang korban gempa dan tsunami Mentawai masih dirawat di ruang ICU, bedah anak, bedah pria, bangsal anak, rawat inap paru dan trauma center. “Keadaan mereka secara umum berangsur membaik, meski dua di antaranya masih dirawat intensif di ruang ICU, yaitu Sulastri asal Makalo Sikakap Selatan dan Jasinus asal Belerasok Pagai Selatan,” ujarnya.

Selain itu, katanya, beberapa orang korban sudah pulang ke tempat asalnya, yakni Yuli Purna Dewi asal Bariuku, Iswandi asal Padang, Alexius asal Monai Kao, Pardamean asal Eru Paraboat dan Neli asal Maping, Sikakap. Namun bayi Neli meninggal.

Sebelumnya, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, mengatakan, ahli waris korban tewas gempa dan tsunami Mentawai akan mendapatkan uang santunan dari negara sebesar Rp 4 juta per orang. Selain itu, korban yang mengungsi akan mendapatkan uang lauk pauk (ULP) sebesar Rp30 ribu per kepala keluarga.

“Uang santunan itu diperoleh dari Kementrian Sosial, sedangkan uang lauk pauk (ULP) dari BPBD,” katanya. (*)

 

LIPI: Tsunami Mentawai Di Luar Prediksi

Tribunnews.com – Jumat, 19 November 2010

AP Photo

Tsunami meratakan segala yang tegak di sebagian Pulai Pagai, Sumatera Barat, kecuali surau kecil di kawasan tepi pantai ini.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indoensia (LIPI), Danny Hilman menilai gempa berkekuatan 7,2 skala Richter yang menggoyang Mentawai, Sumatera Barat, pada 25 Oktober lalu dan disusul gelombang tsunami di luar prediksi.

Gempa tersebut memiliki hentakan yang pelan sehingga mengakibatkan gelombang tsunami tidak terbaca.

“Kalau gempa bisa itu hentakannya keras tapi gerakannya lebih pendek, tapi karena pelan gelombang tsunami tidak terbaca. Ternyata sangat besar,” ujar Danny, saat jumpa pers di kantor UKP4, Jakarta, Jumat (19/11/2010).

Menurut Danny, Tsunami yang menghantam Mentawai datangnya perlahan. Padahal pada penelitian sebelumnya, sudah diperkirakan akan adanya potensi tsunami yang terjadi dalam perkiraan gempa 8,9 skala richter di Mentawai.

Warga Padang, Mentawai, dan pesisir barat Sumatera Barat diingatkan bersiap menghadapi gempa Megathrust di Pulau Siberut Mentawai dengan kekuatan yang mencapai 8,9 skala Richter dan dapat menimbukan tsunami saat itu.

“Namun, sumber gempa tadi berada di bawah Siberut-Sipora-Pagai Utara,” jelasnya.

Lebih jauh lagi Danny mengatakan, masyarakat mengaku kaget dengan adanya gelombang ombak besar dengan suara gemuruh seperti mesin jet yang dtaang secara tiba-tiba.

“Mereka banyak yang bingung. Ketika itu baru penduduk melarikan diri ke bukit, tetapi ternyata diantara mereka banyak yang terlambat. Tapi, cukup banyak juga penduduk yang berhasil melarikan diri ke bukit,” tandasnya.

Selain itu, kebanyakan dari penduduk yang tidak selamat juga disebabkan terhalangnya akses jalan menuju bukit karena sungai di salah satu wilayah daerah Kepulauan Mentawai.

Penulis: Willy_Widianto

Editor: prawiramaulana

Masa Rehab-Rekon Fokus pada Pembangunan Huntara

Tribunnews.com – Senin, 22 November 2010

Sekretariat Wapres

Wapres Boediono dan rombongan mengunjungi lokasi desa di Dusun Muntai, Pagai Selatan, Mentawai, Rabu (27/10/2010) siang.

 

Laporan Wartawan Tribunnews.com Harismanto

TRIBUNNEWS.COM, PADANG – Besok, masa perpanjangan tanggap darurat pascagempa dan tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah selesai. Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Mentawai akan fokus dengan pembangunan sebanyak 1.062 hunian sementara (huntara)

“Semua data informasi korban, total kerusakan dan total pengungsi sudah direkap. Begitu juga jumlah korban luka yang masih dirawat. Sekarang kita memasuki masa rehab-rekon,” kata Wakil Gubernur Sumbar, Muslim Kasim, Senin (22/11/2010).

Di Kecamatan Pagai Selatan, katanya, terdapat tiga titik relokasi yaitu Km 27, Km 37 dan Km 41. “Rencananya, di tiga lokasi itu akan dibangun sebanyak 516 unit hunian sementara (Huntara) oleh PMI. Lalu, sisanya di Kecamatan Pagai Utara, yaitu di Km 4 Teikak oleh BNPB,” ungkap Muslim.

Muslim juga meminta Bupati Mentawai, Edison Saleleubaja agar lebih proaktif di masa rehab-rekon, terutama menyiapkan rekening untuk santunan korban tewas yang direncanakan sebesar Rp 4 juta per korban tewas. Santunan ini akan diberikan kepada ahli waris korban.

Sebelumnya, Wakil Presiden Boediono kembali menggelar rapat soal penanggulangan bencana di tiga daerah yakni, Wasior Papua Barat, tsunami Mentawai, dan letusan Gunung Merapi. Sejauh ini total kerugian akibat banjir Wasior mencapai 141 miliar dan kerugian akibat tsunami Mentawai sebesar 368 miliar. Untuk kegiatan gran desain Wasior ditangani dan Bappenas dibantu Badan Nasional Penanggulang Bencana (BNPB).

“Untuk hunian sementara buat pengungsi akhir November sudah selesai,” kata Indroyono Soesilo selaku Sekretaris Menko Kesra saat menggelar jumpa pers di Istana wakil Presiden, Senin (22/11/2010).

Pemerintah bersama BNPB, kata Indroyono, telah menyiapkan hunian sementara untuk pengungsi Mentawai diperkirakan paling lambat sebelum Natal. “Untuk Mentawai hunian sementara dari BNPB 1.000 unit, 500 unit dari PMI, 200 unit dari NJO,” ujarnya. Untuk rehabilitasi akibat Merapi belum bisa dilakukan karena masih berstatus awas.(*)

Penulis: Harismanto

Editor: Juang_Naibaho

 

 

BPR Beri Keringanan Kredit UKM di Kawasan Bencana

SELASA, 23 NOVEMBER 2010

TEMPO/Prima Mulia

TEMPO Interaktif, Jakarta – Perhimpunan Bank Perkreditan Indonesia (Perbarindo) siap membantu memulihkan perekonomian di wilayah-wilayah yang terkena bencana seperti di Wasior, Mentawai dan kawasan Merapi dengan memberikan keringanan kepada usaha mikro kecil menengah dalam membayar kredit.

“Kami konsen supaya UKM ini ada relaksasi khususnya mengenai kredit yang disalurkan melalui BPR,”kata Ketua Umum Perbarindo Joko suyanto dalam konferensi pers usai bertemu dengan wakil Presiden Boediono, dikantor wapres, Jakarta, Selasa (23/11).

Menurut Joko, dalam kondisi bencana tersebut, yang menjadi korban ada dua yaitu BPR yang memberikan pinjaman kepada UKM dan UKM itu sendiri. Pihaknya, saat ini sedang berupaya untuk meringankan nasabah melalui relaksasi aturan dengan memberikan tenor waktu kepada UKM yang terkena bencana supaya pulih kembali (recovery). Itu artinya memberikan kesempatan ke UKM untuk membangun kembali usahanya.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Rohadi mengatakan kerugian kredit akibat bencana yang terbesar adalah di daerah yang terkena bencana Merapi dibandingkan Wasior dan Mentawai. Terkait bencana ini, pihak BI memberikan relaksasi kepada bank dengan hanya mensyaratkan satu pilar saja dari tiga pilar yang wajib dipenuhi yaitu kelancaran kewajiban membayar pokok dan bunga. “Kepada bank yang diberikan rescheduling langsung dianggap lancar, menurut aturan kita sebenarnya tidak begitu karena harus tunggu waktu 6 bulan, tapi ini langsung,”kata dia.

Sedangkan relaksasi terhadap nasabah, kata Budi, BI menyerahkan sepenuhnya kepada BPR yang bersangkutan. Apakah nasabahnya tetap disuruh membayar, ataukah dibebaskan sebagian. “Tergantung pemilik bank. Nasabah yang direscheduling, diperbolehkan diberikan kredit lagi. Biasanya aturan diluar daerah bencana, harus menunggu perform nasabahnya dulu,”kata dia.

Soal adanya kredit macet akibat bencana ini, Joko belum bisa memastikan. “Jumlahnya sedang kita konsolidasikan,”ujarnya.

Saat ini jumlah kredit UKM yang dibina sebesar 32,8 triliun dengan nasabah UKM hampir mencapai tiga juta.

MUNAWWAROH

 

BNPB Bangun Hunian Sementara di Mentawai

SELASA, 23 NOVEMBER 2010

Relawan Tsunami Mentawai. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO Interaktif, Padang – Badan Nasional Penanggulanan Bencana membangun langsung sebagian hunian sementara untuk korban tsunami di Mentawai yang dikerjakan PT Waskita Karya. Hunian sementara ini berjumlah 512 unit, sedangkan sebagian hunian sementara lainnya sebanyak 516 unit dibangun oleh Palang Merah Indonesia. Jumlah seluruh hunian sementara untuk korban tsunami di Mentawai mencapai 1028 unit.

Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Barat Dodi Ruswandi mengatakan, biaya pembangunan huntara BNPB satu unit Rp20 juta. Selain huntara juga akan dibangun sekolah sementara,MCK dan sarana ibadah sementara.

”Ini dananya BNPB, jumlah keseluruhannya belum dihitung, pembangunan akan dimulai tergantung kapan siapnya pembersihan lahan, namun diharapkan 22 Desember sudah selesai,” kata Dodi Ruswandi. Ia mengatakan, material bangunan untuk Huntara dalam minggu ini sudah akan dikirim ke Mentawai termasuk alat berat untuk di Sipora Selatan.

Menaggapi BNPB yang membangun langsung Huntara dan tidak diserahkan pembangunannya ke Pemerintah Daerah Kepulauan Mentawai, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan provinsi hanya mendukung.

”Dananya dari BNPB, dia punya aturan sendiri, punya juklak, punya juknis, punya aturan mainnya sendiri, dan ini kan sedang tangap darurat, kalau kita di provinsi hanya memback up saja, kalau butuh buldozer kita kirim, perlu orang kita kirim,” kata Irwan Prayitno.

FEBRIANTI

Aneh! Gubernur Sumbar Sebut Mentawai dalam Masa Transisi

Selasa, 23 November 2010

• Laporan Wartawan Tribunnews.com, Harismanto

TRIBUNNEWS.COM, PADANG – Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, belum bisa memastikan kapan masa rehabilitasi dan rekonstruksi Kabupaten Kepulauan Mentawai pasca gempa dan tsunami 25 Oktober 2010, dimulai. Malah, ia menyebut saat ini masa transisi sebelum masa rehabilitasi dan rekonstruksi.

Padahal, hari ini, masa perpanjangan tanggap darurat pasca gempa dan tsunami di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah selesai. Masa tanggap darurat yang berakhir pada Senin (8/11/2010), telah diperpanjang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) hingga Selasa (23/11/2010).

“Penanganan bencana selanjutnya memasuki masa transisi sebelum menuju rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno.

Di masa transisi ini, katanya, pemprov Sumbar akan fokus pada pembangunan sebanyak 1.062 hunian sementara (Huntara) dan pemindahan pengungsi dari tenda-tenda darurat ke Huntara, di lokasi yang telah disiapkan pemerintah. ” Kita menargetkan semua Huntara selesai sebelum Natal. Lokasi baru itu, insya Allah aman dari sapuan,” kata Irwan.

Pernyataan gubernur ini terkesan aneh karena dalam UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tidak ada dikenal istilah masa transisi. Dalam Pasal 1, hanya ada kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Bahkan dalam Pasal 33, disebutkan penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Pasal 57, memperjelas lagi bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana, meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. (*)

Penulis: Harismanto

Editor: Tjatur